Monday, March 7, 2022
Keppres Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan jadi perbincangan. Anggota DPR Fadli Zon baru-baru ini mengomentari isi Keppres tersebut sekaligus menantang debat Menko Polhukam Mahfud Md dan sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana.
Fadli Zon, yang tak setuju Sukarno dan Hatta disebut inisiator Serangan Umum 1 Maret, lebih dulu mengumbar tantangan lewat akun Twitter pribadinya beberapa hari lalu. Dalam cuitannya Mahfud menyebut Sukarno dan Hatta adalah penggagas dan penggerak SU 1 Maret 1949.
Selang saling timpal, Fadli kemudian menanggapinya dengan ajakan debat, yang jika dicermati tantangan debat itu ditujukan ke Mahfud dan Sri Margana.
"Pak @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!" kata Fadli Zon lewat cuitan akun @fadlizon yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Mahfud kemudian sempat ditanya soal kapan melayani tantangan debat dari Fadli Zon itu. Lalu apa respons Mahfud?
Mahfud Respons Ajakan Debat Fadli Zon
Mahfud ditanya kapan debat dengan Fadli Zon oleh seorang pengguna akun Twitter seperti dilihat Minggu (6/3/2022). Penanya Mahfud mengatakan tidak sabar menyaksikan debat akal sehat terkait Keppres Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut.
"Wah, untuk apa. Yang dikatakan oleh Pak Fadli Zon itu 100% benar, tapi belum 100% yang benar dikatakan oleh Pak Fadli Zon," kata Mahfud Md.
Sebelumnya, Mahfud Md sempat memaparkan soal SU 1 Maret 1949 melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (3/3). Dalam cuitannya Mahfud menyebut Sukarno dan Hatta adalah penggagas dan penggerak SU 1 Maret 1949.
"Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Peran Soeharto, Nasution, dan lain-lain ditulis lengkap di Naskah Akademik. Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya," tulis Mahfud.
Cuitan di atas itulah yang kemudian ditanggapi oleh Fadli Zon. Elite Partai Gerindra itu menilai Mahfud keliru.
"Keliru Pak @mohmahfudmd. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Sukarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing," kata Fadli Zon melalui Twitter. Cuitan Fadli telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku.
Menurut Fadli Zon, tak ada gagasan Sukarno dan Hatta dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, sehingga apa yang disebut Mahfud Md keliru.
"Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Sukarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!" tulis Fadli Zon.
Mahfud pun membalas. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut Fadli Zon bukanlah penentu sejarah.
"Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," kata Mahfud saat dihubungi, Jumat (4/3).
Sejarawan 'Tantang Balik' Fadli Zon
Ajakan debat Fadli Zon secara tak langsung ditolak Mahfud. Dia mempersilakan Fadli Zon mengajak langsung sejarawan UGM yang terlibat dalam tim naskah akademik Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Sri Margana, berdebat.
"Silakan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY," tulis Mahfud via akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, seperti dilihat detikcom, Jumat (4/3).
"Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sudah berdiskusi sejak 2018. Saya tak ikut di sana. Saya juga tak sempat jadi panitia debat," sambung Mahfud.
Lantas, bagaimana respons Sri Margana atas ajakan debat Fadli Zon tersebut?
Sri Margana menanggapi ajakan debat oleh Fadli Zon soal SU 1 Maret 1949. Alih-alih menolak beradu argumen dengan Fadli Zon, sejarawan UGM Sri Margana justru balik 'menantang'.
Margana menyarankan Fadli Zon untuk menulis buku tentang SU 1 Maret 1949. Dia mengaku akan membacanya.
"Tidak (mau berdebat). Nulis buku saja sendiri menurut versi dia. Nanti saya ikut baca," ucap anggota tim naskah akademik Sri Margana saat dimintai konfirmasi, Sabtu (5/3).
Sebelumnya, sejarawan UGM Sri Margana mengatakan tak mau berdebat dengan anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon. Merespons sejarawan tersebut, Fadli Zon mewanti-wanti tanggung jawab dan moral.
"Harusnya mereka sebagai insan akademis punya keterbukaan untuk diskusi, dialog, dan budaya debat. Apalagi sejarawan harus dituntut tanggung jawab ketika menjadi dasar bagi sebuah keputusan politik seperti keppres," kata Fadli Zon kepada wartawan, Sabtu (5/3).
Sejarawan, kata Fadli Zon, punya tanggung jawab dan moral terhadap apa yang ditulis dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 terkait peristiwa sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.
"Mereka harus tanggung jawab karena punya dampak nasional. Sejarawan punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial. Jangan jadi tukang stempel. Berbahaya menghapus sejarah atau membelokkan sejarah," ujar salah satu pendiri Partai Gerindra ini.
Bagi Fadli Zon, tak sepatutnya sejarawan menghindari diskusi atau debat, karena bukan budaya akademis, tapi budaya feodal. Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 ini juga merespons soal menulis buku yang disinggung sejarawan Universitas Gadjah Mada Sri Margana.
"Kalau soal bikin buku, itu bukan jawaban," katanya.[detik.com]