Kantor Staf Presiden (KSP) menyesalkan polemik yang muncul di media sosial setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar tak mengundang penceramah radikal saat berbicara dalam kegiatan rapat pimpinan TNI-Polri. KSP menegaskan pernyataan Jokowi itu tak mengada-ngada.
"Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).
Rumadi memastikan pemerintah tidak pernah merilis daftar nama penceramah yang dinilai radikal. Dia meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama," ujar Rumadi.
Bagi Rumadi, yang terpenting saat ini adalah masyarakat lebih berhati-hati dalam mengundang penceramah. Dia mengajak semua pihak untuk tidak lagi memperdebatkan soal ciri dan nama.
"Apa yang disampaikan bapak Presiden adalah pesan untuk semua kelompok, agar lebih hati-hati dalam mengundang penceramah. Bukan memperdebatkan soal ciri atau nama," ujar Rumadi. [detik.com]