Wednesday, August 28, 2013
Senin, 26 Agustus 2013 08:31 WIB
Laporan Tim Liputan Khusus Tribun Lampung Ridwan Hardiansyah & Heribertus
TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Daya tarik Provinsi Lampung sebagai daerah tujuan investor patut menjadi pertanyaan.
Empat bulan menjelang tutup tahun, realisasi investasi baru mencapai Rp 234 miliar atau 11,7 persen dari target Rp 2 triliun.
Pemicu minimnya aliran dana investasi ke Bumi Ruwa Jurai diduga karena beberapa faktor. Selain kondisi infrastruktur, keamanan, perizinan juga ada faktor politik.
Khusus faktor politik seperti pemilihan kepala daerah berdampak pada kegiatan ekonomi, khususnya penanaman modal usaha.
Kondisi ini bisa tampak pada data rekapitulasi perkembangan proyek investasi di Lampung sejak 2004 sampai 2011 yang dihimpun Tribun, Minggu (25/8).
Pada 2004 saat pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) berlangsung, investasi di Lampung sebesar Rp3,03 triliun.
Jumlah investasi mengalami peningkatan pada 2005-2007 masing-masing sebesar Rp 4,37 triliun, Rp 4,88 triliun, dan Rp 3,185 triliun.
Jumlah investasi kembali menurun pada 2008 saat pemilihan gubernur (pilgub) berlangsung, yakni sebesar Rp2,71 triliun.
Ketika pileg dan pilpres dilaksanakan pada 2009, jumlah investasi di Lampung sebesar Rp2,36 triliun.
Pada 2010 saat wakil rakyat hasil pileg 2009 serta presiden dan wakil presiden terpilih mulai menjalankan tahun pertama pemerintahan, angka investasi tidak meningkat dari tahun sebelumnya, yakni Rp 2,28 triliun.
Jumlah investasi meningkat tajam menjadi Rp 4,986 triliun pada 2011 dan bertahan pada besaran yang hampir sama pada tahun berikutnya, Rp 4,988 triliun.
Suasana politik kembali muncul pada 2013 melalui penjadwalan pelaksanaan pilgub oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung.
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar, faktor utama yang menjadi alasan dan landasan bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah tertentu adalah keamanan dan kepastian hukum.
Pada setiap momen pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, atau pemilihan legislatif, para investor cenderung menunggu hingga peristiwa gelaran politik selesai.
Karena itu pula, kata Kohar, nilai investasi di Lampung pada tahun-tahun politik cenderung lebih kecil dibanding tahun-tahun yang tidak mengalami peristiwa politik.
"Pengusaha pasti akan wait and see. Politik bisa sangat berpengaruh terhadap dunia usaha dan perekonomian. Politik juga sangat sulit diprediksi terkait kondisi keamanan di masyarakat. Jadi wajar saya kalau pada tahun politik, investasi kita lebih rendah," kata Kohar, Jumat (22/8).
Kohar menjelaskan, keputusan para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah tidak hanya dipengaruhi fator keamanan dan kepastian hukum. Keputusan investor untuk membangun usahanya di daerah juga dipengaruhi faktor kepemimpinan atau sosok kepala daerahnya.
Laporan Tim Liputan Khusus Tribun Lampung Ridwan Hardiansyah & Heribertus
TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Daya tarik Provinsi Lampung sebagai daerah tujuan investor patut menjadi pertanyaan.
Empat bulan menjelang tutup tahun, realisasi investasi baru mencapai Rp 234 miliar atau 11,7 persen dari target Rp 2 triliun.
Pemicu minimnya aliran dana investasi ke Bumi Ruwa Jurai diduga karena beberapa faktor. Selain kondisi infrastruktur, keamanan, perizinan juga ada faktor politik.
Khusus faktor politik seperti pemilihan kepala daerah berdampak pada kegiatan ekonomi, khususnya penanaman modal usaha.
Kondisi ini bisa tampak pada data rekapitulasi perkembangan proyek investasi di Lampung sejak 2004 sampai 2011 yang dihimpun Tribun, Minggu (25/8).
Pada 2004 saat pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) berlangsung, investasi di Lampung sebesar Rp3,03 triliun.
Jumlah investasi mengalami peningkatan pada 2005-2007 masing-masing sebesar Rp 4,37 triliun, Rp 4,88 triliun, dan Rp 3,185 triliun.
Jumlah investasi kembali menurun pada 2008 saat pemilihan gubernur (pilgub) berlangsung, yakni sebesar Rp2,71 triliun.
Ketika pileg dan pilpres dilaksanakan pada 2009, jumlah investasi di Lampung sebesar Rp2,36 triliun.
Pada 2010 saat wakil rakyat hasil pileg 2009 serta presiden dan wakil presiden terpilih mulai menjalankan tahun pertama pemerintahan, angka investasi tidak meningkat dari tahun sebelumnya, yakni Rp 2,28 triliun.
Jumlah investasi meningkat tajam menjadi Rp 4,986 triliun pada 2011 dan bertahan pada besaran yang hampir sama pada tahun berikutnya, Rp 4,988 triliun.
Suasana politik kembali muncul pada 2013 melalui penjadwalan pelaksanaan pilgub oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung.
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar, faktor utama yang menjadi alasan dan landasan bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah tertentu adalah keamanan dan kepastian hukum.
Pada setiap momen pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, atau pemilihan legislatif, para investor cenderung menunggu hingga peristiwa gelaran politik selesai.
Karena itu pula, kata Kohar, nilai investasi di Lampung pada tahun-tahun politik cenderung lebih kecil dibanding tahun-tahun yang tidak mengalami peristiwa politik.
"Pengusaha pasti akan wait and see. Politik bisa sangat berpengaruh terhadap dunia usaha dan perekonomian. Politik juga sangat sulit diprediksi terkait kondisi keamanan di masyarakat. Jadi wajar saya kalau pada tahun politik, investasi kita lebih rendah," kata Kohar, Jumat (22/8).
Kohar menjelaskan, keputusan para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah tidak hanya dipengaruhi fator keamanan dan kepastian hukum. Keputusan investor untuk membangun usahanya di daerah juga dipengaruhi faktor kepemimpinan atau sosok kepala daerahnya.