Monday, March 7, 2022
Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan sikap pemerintah terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan dan disetujui sejumlah ketum parpol. Mahfud mengatakan pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden/Wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).
"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut," katanya menegaskan.
Presiden Jokowi, kata Mahfud, sampai dua kali memimpin rapat kabinet pada 14 September dan 27 September 2021 yang isinya terkait Pemilu 2024. Sejumlah pesan disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet itu.
"Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroakan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan maksud arahan tersebut. Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu.
"Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021," imbuhnya.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Usul Cak Imin, disetujui oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.[detik.com]