Monday, March 7, 2022
Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan progres pembahasan Omnibus Law Keamanan Laut. Dia mengatakan ada beberapa tahapan yang disepakati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait omnibus law tersebut.
"Ya jalan. Jadi begini tahapan-tahapan yang sudah disepakati oleh Presiden itu ada tiga. Pertama dikeluarkan peraturan pemerintah dulu yang sekarang sudah di Setneg dan sudah ditandatangani oleh menteri terkait ya, Menkumham, Menko Polhukam dan Menko Marves serta Mensesneg," ujar Mahfud di Kantor Bakamla RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).
Dia mengatakan akan ada revisi terbatas UU Kelautan. Dia menyebut tahapan ketiga adalah pembuatan omnibus law yang punya kaitan dengan urusan keamanan laut.
"Lalu yang ketiga kalau ini sudah tentu akan dengan sendirinya harus dilakukan Omnibus Law terhadap sekian belas UU yang mempunyai kaitan itu sehingga nanti akan ada satu pintu kendali. Tentu pintu tahapannya ada di presiden," kata Mahfud.
"Kemudian bagaimana cara itu semua yang selama ini sendiri-sendiri diatur tanpa harus mengurangi kewenangan masing-masing yang sudah ada tinggal model koordinasinya itu aja sehingga nanti fokus pemerintah sekarang untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) itu nanti harus didukung ya oleh keselamatan, keamanan dan penegakan hukum di laut. Itu sangat penting," sambungnya.
Mahfud menyebut banyak pelanggaran di lautan. Di antaranya, pelanggaran batas, pencurian kekayaan alam, penyeludupan, pengiriman narkoba dan lain-lain.
"Macam-macam lewat situ sehingga harus ada keamanan, ada penegakan hukum tapi juga keselamatan. Nah itu semua tahap-tahap tapi ya kita harus tunggu sesuai prosedur-prosedur karena semua itu harus ada yang ini nanti selesai di presiden, yang ini di DPR dan pemerintah, yang ini nanti lintas lagi. Yang penting kita akan insyaallah akan menyelesaikannya sampai tahap itu," jelasnya.